Jawaban Soal Essay Buku Mandiri Sejarah Indonesia Kelas 12

1. Reformasi memiliki makna besar terhadap indonesia karena dalam era reformasi terdapat banyak terbnetuk partai politik dan terjadi pemilu pertama pada era itu

2. Reformasi di indonesia terjadi akibatnya adanya krisis multidimensional yang menyebabkan kondisi negara mengalami kemerosotan di berbaga bidang kehidupan

3. Rakyat lebih bebas untuk menyampaikan pendapat kepada pemerintah,banyak hal sudah lebih transparan seperti dlm bidang korupsi dan Kebebasan pers lebih terjamin.
Lebih mudah menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah.
Pengakuan akan HAM lebih terjamin

4.  Karena pada waktu itu kondisinya sedang darurat, sedangkan untuk mencari figur yang di suka rakyat saat itu hanya B.J. Habibie lah yang mampu membuat Indonesia lebih baik pada saat itu

5. a) Tap. MPR. No. VIII Tahun 1998 tentang amademen UUD 1945

     b) Tap. MPR. No. XIII Tahun 1998 yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden malsimal dua priode pemerintahan

      c) Tap. MPR.No. XVIII Tahun 1998 tentang pancasila yang tidak lagi dijadikan asas tunggal berbangsa dan bernegara

     d) Tap. MPR. No. XIV Tahun 1998 tentang pencabutan Tap. MPR No. III Tahun 1998 tentang pemilu

6. Sudah,karena Presiden B.J. Habibie menawarkan dua opsi untuk mengatasi masalah tersebut,yaitu otonomi khusus dalam NKRI atau memisahkan diri sebagai negara merdeka.

7.

a.       Pada 5 mei 1999, diadakan perundingan antara Indonesia, Portugal, dan PBB yang menghasilkan keputusan diadakannya pemungutan suara mengenai status Timor Timur sesuai opsi yang diberikan

b.      Pada 30 agustus 1999, diadakannya pemungutan suara yang diikuti sekitar 451.000 penduduk Timor Timur di bawah pengawasan UNAMET (United Nations Assistance Mission in East Timor).

c.       Pada 4 september 1999, pengumuman hasil pemungutan suara penduduk Timor Timur disampaikan di Dili dan New York. Hasilnya sekitar 78% rakyat Timor Timur menolak otonomi khusus dan 22% menerima otonomi khusus Timor Timur.

d.      Pemerintahan Indonesia mengeluarkan Tap. MPR No. V/MPR/1999 yang mencabut Tap MPR No. V tahun 1978 tentang Penentuan Pendapat Rakyat di Timor Timur yang mengakui hasil jajak pendapat pada 30 agustus 1999

8.

9.dia membubarkan dua departemen yaitu departemen penerangan dan departemen sosial yang dianggap sebagai lembaga yang mengekang demokrasi

10. Sudah, tetapi langkah yang dambil dianggap sebagai mengekang demokrasi karena menghambat kinerja kabinet.

11.karena mengakui kebebasan beribadah bagi etnis Tionghoa dan menetapkan tahun baru Tionghoa (imlek)

12. Kebijakan-kebijakan pada masa Gus Dur:

1. Meneruskan kehidupan yang demokratis seperti pemerintahan sebelumnya (memberikan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat minoritas, kebebasan beragama, memperbolehkan kembali penyelenggaraan budaya tiong hua).
2. Merestrukturisasi lembaga pemerintahan seperti menghapus departemen yang dianggapnya tidak efesien (menghilangkan departemen penerangan dan sosial untuk mengurangi pengeluaran anggaran, membentuk Dewan Keamanan Ekonomi Nasional).
3. Ingin memanfaatkan jabatannya sebagai Panglima Tertinggi dalam militer dengan mencopot Kapolri yang tidak sejalan dengan keinginan Gus Dur.

13. Ya bagus untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat adil dan makmur. Kemudian dapat membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

14. konflk mengenai jabatan kapolr yang membuat Gus Dur harus berselisih dengan DPR karena mengangkat kapolri baru tanpa persetujuan DPR.

15.konflik politik antara GusDur dengan para petinggi militer membuatnya harus memberhentikan Kapuspen Hankam (Kepala Pusat Penerangan Pertahanan Dan Keamanan) mayjen TNI Sudrajat dan Menkrolkam) Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) Wiranto.

16.  kasus bulgatte adalah kasus dimana tidak ada kepercayaannya rakyat terhadap pemerintahan dalam sistem kepemerintahaannya.

17. Kasus Buloggate yaitu kasus yang melibatkan nama Badan Urusan Logistik (Bulog) serta jajaran pimpinannya sejak lama sudah mengemuka. Kasus ini melibatkan Yanatera (Yayasan Bina Sejahtera) Bulog yang dikelola oleh mantan Wakabulog Sapuan

18. alasannya adalah karena Gus Dur mencoba membalas oposisi dengan melawan disiden para kabinetnya, karena banyaknya aksi atau protes yang mengusulkan agar Gus Dur mundur dari jabatannya.

19. hal 108

a. pembekuan MPR dan DPR RI

b.pengembalian kedaulatan ke tangan rakyat dan mengadakan pemilu dalam waktu satu tahun

c.pembekuan partai golkar

20. halaman 108

a. Mewujudkan otonomi yang tangguh

b. menyehatkan perbankan Indonesia

c. memantapkan peran dan fungsi TNI dan Polri                               

d. mewujudkan adanya supremasi hukum

21. Mengatasi masalah korupsi yang semakin meningkat. (Hal 109)

22. Kebijakan ekonomi Presiden Megawati (hal 109)

a.       Privatisasi BUMN. Presiden Megawati menjual indosat pada 2003 untuk menurunkan tingkat inflansi di Indonesia

b.      Mengadakan pertemuan Paris Club 3 dengan IMF pada 12 april 2002 untuk membicarakan penundaan pembayaran utang luar negri Indonesia. Selanjutnya, Presiden Megawati memutuskan kerjasama dengan IMF.

23. halaman 109

Pada 2004 dilaksanakan pemilahan umum,yakni sebagai berikut:

a.       Tahap pertama memilih anggota legislatif pada 5 april 2004 yang diikuti oleh 24 partai politik

b.      Tahap kedua memilih presiden dan wakil presiden yang diikuti oleh 5 pasangan calon pada 5 juli 2004

c.       pemilu presiden dan wakil presiden tahap pertama belum menghasilkan pasangan yang menang secara mutlak. Oleh karena itu, diadakan pemilu presiden dan wakil presiden kedua pada 20 september 2004

d.       Hasil pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan jusuf kalla. Dengan demikian, berakhirlah masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

24. Berikutnya dalam hal keamanan. Pemerintah Indonesia langsung bergerak cepat. Dalam hitungan hari, mereka mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan No 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No 1 Tahun 2002.

Perpu itu ditandatangani mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Sebelum diumumkan, Megawati menegaskan, alasan utama lahirnya Perpu Antiterorisme adalah "pemerintah membutuhkan landasan hukum untuk melakukan tindakan guna memerangi terorisme. Tanpa landasan hukum, banyak kendala yang akan dihadapi oleh pemerintah."

Ada yang memuji langkah cepat ini, namun tak sedikit yang khawatir. Alasannya Perpu ini membahayakan demokrasi. Dilihat dari pasal-pasalnya yang longgar, dikhawatirkan bisa menjerat banyak orang dengan tuduhan pelaku teror.

25.Pada 8 juli 2009, diadakan pemilu presiden dan wakil presiden yang diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono, dan Jusuf Kalla-Wiranto.pemilu presiden dan wakil presiden dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono.

Pada 9 april 2009, diadakan pemilu legislatif yang diikuti oleh 44 partai politik (khusus untuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam-kini Aceh-terdapat enam partai lokal yang ikut dalam pemilu legislatif). Pemenang pemilu legislatif adalah partai demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP, PKB, gerindra, Hanura, dan PBB.

26. Pemerintahan SBY-Budiono menetapkan kebijakan ekonomi melalui Bank Indonesia meliput : (Hal 112)

a.        Suku bunga acuan atau BI Rate yang diharapkan akan memengaruhi suku bunga pasar uang, suku bunga deposito, dan suku bunga kredit perbankan sehingga dapat mengendalikan angka inflasi.

b.      Menjaga nlai rupiah dengan mendorong peningkatan ekspor dan menurunkan impor migas dengan meningkatkan porsi penggunaan biodiesel dalam porsi solar.

c.       Operasi moneter dengan menjaga daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, mengubah tata niaga dari pembatasan kuantitas menjadi mekanisme yang mengandalkan harga.

d.      Kebijakan makroprodensial pengelolaan likuiditas dan lalu lintas modal.

27.  Masa orde baru merupakan masa dimana segala sesuatunya harus sesuai dengan kehendak pengusa, bukan kehendak rakyat. Rakyat dipaksa untuk bungkam dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan pemerintah tanpa dapat melakukan kritik untuk kebijakan yang lebih baik. Pada masa orde baru, pemenang pemilu sudah bisa dipastikan, namun pada masa reformasi benar benar merupakan persaingan terbuka.

Sedangkan masa reformasi sering digaung – gaungkan sebagai masa demokrasi. Yang artinya kebebasan hampir disegala aspek kehidupan, termasuk dalam hal kepolitikan. Dalam hal pengambilan kebijakan, rakyat dapat menyalurkan aspirasinya secara bebas melalui wakil wakil rakyat maupun media. Walaupun pada kenyataannya saat ini aspirasi rakyat cenderung tidak didengar, setidaknya tidak ada yang membungkam rakyat seperti pada masa orde baru.

28. Demokrasi masa orde baru : menganut sistem demokrasi pancasila. Rakyat di beri kebebasan berdemokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan di awasi dan dilndungi pemerintah

Demokrasi masa reformasi : pelaksanaanya berbeda dengan demokrasi pancasila  pada masa orde baru. Demokrasi pada masa reformasi berdasarkan pancasila dan UUD 1945 yang sudah di amandemen.

29.demokrasi liberal dmulai sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah 14 nov 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensil menjadi sistem pemerintah perlamenter.

Demokrasi terpimpin ditandai sejak dkeluarkannya dekrit presiden 5 juli 1959.

Demokrasi pancasila pada masa orde baru dimulai sejak dikeluarkannya surat 11 maret 1966 supersemar).

30. hal 114

Demokrasi pancasila pada masa reformasi berbeda pelaksanaannya dengan demokrasi pancasila pada masa orde baru. Demokrasi pada masa reformasi berdasarkan pancasila dan UUD 1945 yang sudah di amandemen